Mojokerto. Kepala Staf Kodim 0815
Mojokerto Mayor Inf Nuryakin, S.Sos hadir dan menjadi salah satu pemateri dalam
kegiatan pembekalan bagi Ormas/LSM yang dilangsungkan di Gedung PKK Kota
Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 50 Kota Mojokerto, Kamis (03/08/2017).
Kegiatan bertajuk “Peran
Ormas/LSM Dalam Menciptakan Situasi yang Kondusif Menjelang dan Saat
Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018” yang diselenggarakan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto dihadiri sedikitnya 105
orang, antara lain Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto H. Anang Fahrurroji,
S.Sos., M.Si.,
Kabid Poldagri
Bakesbangpol Kota Mojokerto Soegeng Rijadi Prajitno, SH., Kasat Intelkam Polres
Mojokerto Kota AKP Setyo Agus, SH, Sunarto dari Bakesbangpol Provinsi Jawa
Timur dan peserta yang terdiri dari Ormas/LSM dan Lembaga Pendidikan PAUD dan
TK se-Kota Mojokerto.
Kepala Bakesbangpol Kota
Mojokerto H. Anang Fahruroji, S.Sos., M.Si, dalam kalimat pembukanya
menyampaikan, dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol ditegaskan bahwa
pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,
kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Untuk itu perlu terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa
Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai
kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan berangsa dan bernegara,
tegasnya.
Pendidikan politik
tersebut, lanjut Anang, diantaranya berkaitan dengan pendalaman mengenai empat
pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemahaman mengenai hak dan
kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika budaya politik.
Setelah sambutan Kepala
Bakesbangpol Kota Mojokerto selesai, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi
yang diawali dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur kemudian dari Polres
Kota Mojokerto.
Penyampaian materi
selanjutnya oleh Kasdim 0815 Mojokerto Mayor Inf Nuryakin, S.Sos tentang Peran
Ormas/LSM Dalam Melestarikan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menghadapi Pilkada
Serentak Tahun 2018, yang memaparkan tentang sejarah Nusantara hingga Indonesia
Merdeka termasuk peran semua warga negara setelah Indonesia Merdeka dalam
menjaga kedaulatan bangsa dari rongrongan atau ekspansi negara lain.
Pentingnya peran Ormas/LSM
dalam mendukung terwujudnya tujuan nasional yang merupakan ending dari tujuan
negara, diantaranya Ormas wajib berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita
nasional Bangsa Indonesia serta menjaga, memelihara keutuhan dan kedaulatan
NKRI, papar Kasdim.
Lanjut Kasdim, Setiap
Ormas yang didirikan di negeri ini harus berazaskan Pancasila dan UUD 1945,
Ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 harus ditindak tegas karena
berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang semakin besar. Ormas harus
menjadi agen pemerintah dalam melaksanakan program terutama dalam pemberdayaan
masyarakat pada tingkat akar rumput (grasroot) dalam menciptakan pembangunan
berkelanjutan, jelas Kasdim.
Semakin menipis dan
langkanya energi pangan, air dan energi di dunia bahkan di belahan dunia sudah
mencapai krisis, berpotensi terjadinya perang pangan, air dan energi di
seputaran khatulistiwa, tak terkecuali Indonesia yang kaya akan sumber daya
alam dan akan menjadi sasaran perebutan untuk menguasainya, jabar Kasdim.
Eksistensi negara
Indonesia sangat dipengaruhi hubungan kepentingan antar negara di dunia.
Ada 2 pilihan,pertama NKRI bisa eksis, kedua bercerai
berai dan musnah dari permukaan bumi.
Fenomena perang proxy
(proxy war) yang merupakan konfrontasi atau perang dalam semua aspek dalam
berbangsa dan bernegara yang mengunakan pihak ketiga dan tidak bisa terlihat
mana kawan dan mana lawan. Indikasi proxy war sudah banyak terjadi di Indonesia,
diantaranya demontrasi buruh pada 2013 yang menyebabkan sejumlah Perusahaan di
Jabotabek banyak yang gulung tikar gara-gara menuntut kenaikan upah sehingga
merugikan pengusaha, karyawan dan masyarakat bahkan sebagian pengusaha
mengalihkan investasinya ke negara lain yang lebih kondusif. Belum lagi,
maraknya penggunaan atribut PKI, ini harus diberantas, tegas Kasdim.
Untuk menjawab tantangan
tersebut diperlukan revitalisasi wawasan kebangsaan dan semangat bela negara
demi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI yang merupkan tugas semua
warga negara. Jelasnya.
Peserta acara tersebut
nampak antusias dalam mengikuti kegiatan, hal ini dapat dilihat dari umpan
balik pertanyaan yang disampaikan kepada para pemateri. Tidak sedikit
pertanyaan dari peserta yang menghendaki dilakukan upaya penguatan wawasan
kebangsaan dan penguatan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila khususnya kepada
generasi muda.
Namun demikian ada juga
pertanyaan yang mengkritisi terhadap jargon "NKRI Harga Mati", apa
makna dari kalimat NKRI Harga Mati, setiap yang berkaitan dengan harga berarti
kan bisa ditawar, demikian pertanyaan salah satu peserta. Menyikapi pertanyaan
tersebut Kasdim dengan tegas menyampaikan bahwa NKRI Harga Mati adalah sebuah
tekad yang harus terpatri dalam sanubari setiap warga negara untuk
mempetahankan keutuhan NKRI mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas
sampai Pulau Rote. Tidak boleh ada celah untuk upaya disintegrasi bangsa,
sehingga ketika ada warga negara, Ormas dan LSM tidak sejalan dengan NKRI yang
ber-ideologi-kan Pancasila dan berupaya memecah belah, maka sudah tidak
sepantasnya untuk hidup di Indonesia, pungkas Kasdim yang disambut aplaus tepuk
tangan dari sebagian besar peserta. ( Penrem 082/CPYJ )
0 komentar:
Posting Komentar