Dandim 0815 Mojokerto Pemateri Pada Rakor Penanganan Konflik Sosial

Mojokerto.-   Komandan Kodim 0815 Mojokerto Rem 082/CPYJ Letkol Kav Hermawan Weharima, SH hadir dan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan yang diselenggarakan Bakesbangpol Kota Mojokerto berlangsung di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Jalan Gajah Mada Nomor 145 Kota Mojokerto, Jum’at (23/02/2018) malam.        

Dalam materi bertajuk “Potensi Ancaman & Penanganan Konflik Dalam Negeri & Upaya Mengatasi”, Dandim 0815 Letkol Kav Hermawan Weharima, SH memaparkan tentang sistem keamanan nasional terdiri dari keamanan negara, keamanan internal, keamanan publik dan keamanan individu. Dipaparkan pula tentang situasi nasional dan lokal meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

Dandim juga memaparkan tentang proxy war, yaitu perang antara dua negara atau lebih yang tidak saling berhadapan namun mengunakan pihak ketiga dan tidak bisa terlihat mana kawan dan mana lawan. “Proxy war ini dapat terjadi dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara, meliputi Ipoleksosbudhankam”, tandas pria kelahiran Rembang.

Pada dua dasawarsa terakhir, banyak terjadi aksi demonstrasi buruh di Kawasan Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya menuntut kenaikan upah dan sejumlah tuntutan normatif maupun non-normatif. Peningkatan kesejahteraan karyawan memang harus namun tidak sedikit perusahaan di kawasan tersebut gulung tikar karena ketidakmampuan secara finansial atau sebab lainnya sehingga berdampak pada kerugian bagi pengusaha, karyawan maupun masyarakat sekitar, terangnya.

Ada beberapa penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat, diantaranya perbedaan antar individu atau kelompok, perbedaan budaya atau kultur, perbedaan kepentingan, permasalahan ekonomi, dan perubahan sosial, terangnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik, diantaranya, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pemantapan ideologi Pancasila melalui pembekalan wawasan kebangsaan. Selesaikan dengan segera dan tuntaskan serta lokalisir setiap permasalahan yang terjadi agar tidak berkembang, dalam pelaksanannya tentunya harus dikoordinasikan denganintansi terkait atau para pemangku kepentingan yang ada di wilayah, ucap Dandim.

  

Kita semua, lanjut Dandim, harus berupaya mengantisipasi dan mengatasi berbagai potensi ancaman yang menimbulkan konflik. “Semua pemangku kepentingan maupun komponen masyarakat harus bersikap”, tegasnya.

Upaya mengatasi kerawanan gangguan keamanan, dapat dilakukan melalui, persamaan persepsi tentang ancaman dan solusi mengatasinya. Kita samakan dulu pola pikir, pola sikap dan pola tindak.  “Tentunya, sinergitas TNI, Polri, Pemda dan peranserta komponen masyarakat di semua level sangat diperlukan demi terpeliharanya kondusifitas wilayah”, tandasnya.

Sementara, Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto, Anang Fahruroji, S.Sos., M.Si dalam kata pembukanya, diantaranya menyampaikan, dilangsungkannya rapat koordinasi penanganan konflik sosial ini dimaksudkan agar bisa tersusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di Kota Mojokerto.  Diharapkan kepada peserta, dapat mengindentifikasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat, melalui temu cepat dan lapor cepat kepada instansi yang berwenang dalam rangka Pemilukada Serentak Tahun 2018 agar Kota Mojokerto aman dan kondusif.

Hadir dalam Rakor tersebut sekitar 125 orang, antara lain Sekretaris Bakesbangpol Kota Mojokerto Zuhrini, SE., Kabid Hanbang dan Wasnas Bakesbangpol Kota Mojokerto Drs. Moch. Andy Subono, Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota AKP Suhariyono, Kasipidum Kejari Kota Mojokerto Triyono Yulianto, SH., serta peserta Rakor terdiri dari para Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RW/RT, LPM, PKK, Toga, Tomas, se-wilayah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. (Pendim-0815)