Kasdim 0815 Hadiri Rakor Penanganan Konflik Sosial Jelang Pemilukada Kota Mojokerto

Mojokerto.  Menjelang Pemilukada Mojokerto Tahun 2018, Pemkot Mojokerto melalui Bakesbangpol Kota Mojokerto gencar menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama instansi terkait. Kegiatan Rakor ini berlangsung di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Jalan Gajah Mada Nomor 145 Kota Mojokerto, Kamis (15/03/2018) malam.

Kegiatan bertajuk "Rakor Penanganan Konflik Sosial Menjelang Pemilukada Kota Mojokerto", diikuti para Ketua RT,  Ketua RW, Babinsa dan Bhabinkamtibmas se-Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto sebagai peserta.

Rakor ini dilangsungkan selama dua hari, mulai Rabu (14/03) hingga Kamis (15/03) malam. Hari pertama untuk peserta dari Kecamatan Magersari,  hari kedua untuk Kecamatan Kranggan dan  Kecamatan Prajurit Kulon.

Hal ini dilakukan sebagai upaya deteksi deni dan cegah dini guna mengantisipasi secara dini terjadinya konflik sosial di wilayah Kota Mojokerto terlebih menjelang Pemilukada. Walaupun dalam sejarah Pilkada di Kota Mojokerto, tidak pernah terjadi konflik,  ucap Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto, Anang Fahruroji, S.Sos,  M. Si, saat membuka acara, Kamis (15/03) malam.

Ka Bakesbangpol Kota Mojokerto juga mengajak kepada seluruh peserta untuk ikut menjaga Pemilukada Kota Mojokerto berlangsung damai tanpa adanya money politik terlebih konflik.

Pemateri yang dihadirkan dalam Rakor tersebut, salah satunya  Kepala Staf Kodim 0815 Mojokerto Rem 082/CPYJ Mayor Inf Nuryakin, S.Sos. Dalam materi bertajuk “Potensi Ancaman Dalam Negeri dan Upaya Mengatasi”, Kasdim 0815 Mayor Inf Nuryakin, S.Sos, menjelaskan tentang Keamanan Nasional, Perkembangan Lingkungan Strategis, Potensi Ancaman, Proxy War, Upaya Mengatasi dan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara.

Dipaparkan Kasdim, terkait situasi nasional dan lokal saat ini, meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Proxy war, lanjut Kasdim,  yaitu perang antara dua negara atau lebih yang tidak saling berhadapan namun mengunakan pihak ketiga dan tidak bisa terlihat mana kawan dan mana lawan. "Proxy war ini dapat terjadi dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara, meliputi aspek ideologi,  politik,  ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan”, tandas Kasdim.

Masih papar Kasdim,  penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat, diantaranya perbedaan antar individu atau kelompok, perbedaan budaya atau kultur, perbedaan kepentingan, permasalahan ekonomi, dan perubahan sosial.

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik, diantaranya, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pemantapan ideologi Pancasila melalui pembekalan wawasan kebangsaan.

Identifikasi setiap persoalan,  selesaikan dengan segera,  tuntaskan dan lokalisir setiap permasalahan yang terjadi agar tidak berkembang, dalam pelaksanaannya tentunya harus dikoordinasikan dengan pihak terkait atau para pemangku kepentingan yang ada di wilayah.

Semua pihak harus berupaya mengantisipasi dan mengatasi berbagai potensi ancaman yang menimbulkan konflik. “Semua pemangku kepentingan maupun komponen masyarakat harus bersikap”, tegas Kasdim.

Upaya mengatasi kerawanan gangguan keamanan, dapat dilakukan melalui, persamaan persepsi tentang ancaman dan solusi mengatasinya. Kita samakan dulu pola pikir, pola sikap dan pola tindak. “Tentunya, sinergitas TNI, Polri, Pemda dan peranserta komponen masyarakat di semua level sangat diperlukan demi terpeliharanya kondusifitas wilayah”, tandasnya.

Hadir dalam Rakor tersebut, antara lain Sekretaris Bakesbangpol Kota Mojokerto Zuhrini, SE., Kabid Hanbang dan Wasnas Bakesbangpol Kota Mojokerto Drs. Moch. Andy Subono, Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota AKP Suhariyono, SH.,  Kasipidum Kejari Kota Mojokerto Triyono Yulianto, SH., dan undangan. (Pendim-0815)